Indonesia Tanpa IMF dan CGI

Satu langkah berani yang diambil oleh pemerintahan SBY-JK adalah memutuskan hubungan dengan IMF dan CGI. Keputusan ini tentu saja menimbulkan berbagai pujian ditengah masyarakat, dan merupakan langkah riil dari pemerintah untuk menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar ingin membangun pemerintahan yang berwibawa dan tidak tergantung kepada pihak luar.

Tidak dipungkiri selama negeri ini mngundang CGI kemudian IMF untuk memasuki dunia perekonomian Indonesia tidak sedikit kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Diawali dengan pengurangan subsidi BBM sehingga membuat harga BBM yang banyak digunakan oleh rakyat ini menjadi sangat mahal, kemudian dengan mengurangi subsidi listrik sehingga sekali lagi PLN terpaksa menaikan tarif dasar listrik, juga dengan menjual BUMN-BUMN sehat kepada pihak swasta,.

Langkah ini memang patut didukung dan mendapat apresiasi positif dari semua pihak. Namun kita juga harus mencermati langkah pemerintah berikutnya, karena dengan diputusnya hubungan Indonesia dengan CGI dan IMF itu berarti pemerintah telah mengurangi pos pendapatannya. Itu berarti untuk mendapatkan uang belanja yang baru pemerintah harus memiliki sumber-sumber yang baru.

Solusi Pendanaan Baru Bagi Pemerintah

Langkah alternative yang diajukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan hubungan bilateral sebagai ganti dari hubungan multilateral (seperti CGI). Bahkan dalam hubungan bilateral ini bisa dilakukan oleh pejabat setara eselon II, tidak harus kepala Negara. Pemerintah meniru bentuk-bentuk hubungan yang dilakukan oleh India.

Bila kita tidak cermat mengamati hal ini, mungkin kita akan menganggap bahwa alternative yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai solusi. Sebenarnya jika mengamati lebih jauh, solusi yang ditawarkan oleh pemerintah tidak jauh berbeda dengan bentuk sebelumnya, yakni Indonesia tetap berhutang dan tetap tergantung dari Negara lain, bahkan lebih parah, ibarat keluar mulut harimau masuk mulut buaya.

Salah satu alasan pemerintah memutuskan hubungan dengan CGI dan IMF karena besarnya tekanan kepada Indonesia khususnya dalam bidang politik juga ekonomi. Tapi dengan bentuk hubungan yang baru baik itu investasi asing atau hubungan bilateral, yang dapat dilakukan oleh pejabat setara eselon II, sama saja dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menjual negeri ini.

Dengan system otonomi daerah seperti sekarang dimana pemda berhak melakukan “hubungan-hubungan” juga “hutang-hutang” kepada Negara tertentu, memberi kesempatan yang sangat luas kepada Negara-negara asing untuk menguasai sumberdaya yang dimiliki oleh negeri ini bahkan dengan sangat mudah. Karena daerah juga berhak untuk mendapatkan pendanaan yang salah satunya adalah dari luar negeri.

Dan bentuk pendanaan yang paling lazim selain dari hutang adalah dengan penanaman modal asing, bisa berupa joint venture, atau yang lain. Bentuk-bentuk usaha yang memungkinkan penggunaan capital yang besar adalah dalam eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam. Dan Indonesia memiliki kekayaan alam yang tidak sedikit bahkan sangat banyak. Sehingga sector ini akan menjadi sector primadona yang akan dijual oleh daerah.

Pada akhirnya kita akan melihat lebih banyak perusahaan-perusahaan asing ketimbang perusahaan dalam negeri, kalaupun ada maka modalnya sebagian sudah menjadi miliki asing. Dan pada akhirnya juga kita hanya akan bisa melihat kekayaan alam kita di eksploitasi oleh pihak luar dan menyisakan limbah bagi masyarakat. Selain itu juga menciptakan ketergantungan baru kepada pihak asing, yang susah payah dihapus oleh pemerintah pusat.

Kembali kepada niat awal pemerintah untuk membuat bangsa ini bisa membangun dengan kekuatannya sendiri tanpa tekanan dan bebas dari ketergantungan kepada pihak luar dengan memutuskan hubungan dengan IMF dan CGI. Perlu dikaji ulang alternative seperti apakah yang membuat bangsa ini benar-benar bebas dan menjadi bangsa yang berwibawa.

Solusi Alternatif

Kekuatan internal bangsa ini perlu menjadi bahan pertimbangan serius, dan kekuatan itu adalah Islam. Islam selain sebagai agama yang mayoritas dipeluk oleh penduduknya juga sebagai problem solver dalam kehidupan. Mengenai perekonomian, Islam sudah memberikan aturan yang sangat jelas, Islam mengatur kekayaan alam yang sifatnya sangat banyak seperti air, miyak bumi, bijih besi dan lainnya, tidak boleh dikuasai oleh individu (swasta). Pengelolaannya diserahkan kepada Negara, sehingga Negara mendapatkan pemasukan dari hal ini yang dapat digunakan untuk membiayai belanja Negara. Pengelolaan oleh Negara ini tidak boleh dialih tangankan dengan alasan tidak memiliki tenaga ahli. Karena dalam hal ini pemerintah boleh mengangkat pekerja asing yang diperlukan, tapi hanya sebatas tenaga kerja saja. Bukan untuk mengambil keputusan strategis, apalagi berperan pada pendanaan sehingga berbagi keuntungan. Karena pengelolaan ini di utamakan untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk mendapatkan keuntungan. Bila hal ini diambil maka kewibawaan bangsa dan kebebasan bangsa ini dari pihak luar akan terwujud. Semua akan terwujud ketika pemerintah memang bersungguh-sungguh untuk mengatasi persoalaan bangsa ini dengan solusi yang komprehensif dengan Islam dan KHilafah tentunya.
Wallahu ‘alam bishawab.