Thursday, January 17, 2008
Pusing
gimana ya....
setelah buat resolusi tahun baru " bakal rajin-rajin" posting, ternyata tidak semudah itu.
masalahnya adalah waktu....
waktu berjalan sangat cepat dan tidak terduga, rasanya barusan kemaren awal semester eh sekaranga dah ujian akhir semester, ga lama lagi jatah BPPS bakal abis dan tugas akhir ga juga selese...
manajemen waktunya memang kurang banget, sampe-sampe ngerjain tugas aja harus dibantu dengan yang lain... (wahai teman-teman yang baik terima kasih banyak atas bantuannya).
baiklah. supaya tidak buang-buang waktu diakhiri saja posting nya supaya bisa mengerjakan yang lain
Thursday, December 27, 2007
Resolusi Tahun Baru
Tahun berganti lagi, artinya waktu berlalu lagi. Mengingat apa yang telah dicapai tahun ini menjadi salah satu sarana mengukur keberhasilan atau kegagalan ditahun 2007 ini.
Memasuki tahun yang baru, maka seperti biasa supaya semua tidak berlalu sia-sia dan terukur, perlu ada resolusi. Dan resolusi tahun baru 2008 untuk ku adalah:
Selesai kuliah............
Yup, apapun yang terjadi tahun ini aku harus selesai kuliah. Selain biaya kuliah yang mahal aku juga terancam bayar biaya kuliah sendiri jika agustus 2008 aku ga selesai.
Kuliah itu menyenangkan dan melenakan status sebagai mahasiswa ini benar-benar menyenangkan, bisa dapat uang saku dari manapun bahkan dari nenekku. Karena biaya yang terancam dihentikan ini maka paling lambat agustus 2008 aku sudah bisa menyelesaikan kuliah ku. Berikutnya:
Posting blog minimal seminggu sekali dan rutin.........
Susahnya mau posting rutin, mulai dari kehabisan inspirasi, males nulis sampe males kewarnet. Mudahan tahun depan bisa jadi lebih baik, so... apa resolusi tahun baru kalian???
Semester Satu
Ketika ingin dilupakan malah hadir, namun ketika diingat tak ada yang jelas. Ini adalah kenanganku mengenai semester satu. Yup semua mahasiswa pasti mengalami hal ini dan semester satu selalu membawa banyak cerita sendiri. Sementara ini sudah dua kali aku mengalami semester satu dan keduanya membawa kenangan tersendiri.
Pertama kali aku mengalami semester satu adalah agustus 1998, tahun yang ngetop dengan pergerakan reformasi itu, sedikit banyak membantu ku menentukan arah hidupku kedapan. Namun yang paling berperan adalah pada 9 desember 1998. masih dalam suasana penyesuaian dan kesibukan semester satu, goncangan itu hadir tanggal itu adalah tanggal meninggalnya seorang pria yang ku cintai dan mencintaiku dengan tulus. My grand pa. Kakek yang selama ini menjadi panutan dan kebanggaan keluarga meninggal karena penyakit lever, rasanya tidak ada yang mengejutkan selain hal itu karena beliau meninggal 15 menit setelah kami meninggalkan rumah sakit untuk menjenguk beliau, bahkan kami masih dijalan ketika berita itu sampai. Sedih dan bingung adalah reaksi pertama ku terlintas dibenakku tidak akan adalagi seorang Amir Sofyan yang akan memarahiku, menyayangiku dan adik-adikku.
Semester satu tahun 1998 itu ku habiskan dengan perasaan sedih dan pemikiran yang membawaku pada jalan ini. Beliau hidup dengan nama yang amat baik Amir Sofyan ”pemimpin mulia” dan telah menjadi pemimpin bagi keluarga besar kami dengan sukses. Kepergian beliau membuatku meninjau ulang tujuan hidupku dan apa yang telah kuperbuat. Terlambat memang namun masih lebih baik daripada tidak. Beliau seorang muslim yang taat yang sempat kukatai kuno dan membosankan, tak heran aku menjadi cucu paling bandel namun sekaligus kebanggaannya yang membuatnya selalu menasehati ku lebih banyak dibanding cucu yang lainnya. Setelah kepergiaan beliau aku mendapati bahwa apa yang beliau sampaikan, nasehatkan, dan peringatkan kepadaku adalah benar. Illahi Rabbi itu real, surga itu nyata dan ketaatan itu pasti dan semua adalah hasil dari pembuktian iman yang kokoh, itu kudapatkan setelah aku kehilangan kakekku.
Kemudian awal tahun 2007 ini adalah akhir semester satu berikutnya yang kualami, pagi itu kami mendapat telpon dari jauh (seberang laut) yang mengejutkan. Kakekku meninggal. Ya setiap orang pasti punya dua orang kakek kan, -- dari pihak ibu dan dari pihak ayah -- begitu juga aku. Sekali lagi aku mengalami semester satu dengan penyesuaian aktivitas dan sekali lagi aku mendapati berita duka mengenai pria yang juga ku cintai.
Meski sekali lagi mengalami kesedihan, namun ada yang berbeda karena kini dengan pegangan yang kokoh aku lebih mampu menghadapinya, dan menjalaninya dengan baik. Hal ini justru semakin mengokohkan ku bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu.
Kini di semester tiga ini aku berharap semakin matang mengahadapi segala sesuatu dan berharap Allah menjadi petunjuk jalanku. Sehingga bila nanti Allah beri ku rizki untuk menghadapi semester satu lagi, aku berharap Allah tidak mengambil orang-orang yang kucintai lagi.
Saturday, December 22, 2007
Friday, November 30, 2007
Macet Lagi
Macet lagi, macet lagi…..
Macet bukan karena semua kendaraan keluar kejalanan secara serempak, tai macet karena hampir di semua SPBU terdapat antrian. Khususnya kendraan yang menggunakan solar sebagai bahan bakarnya. Pemandangan ini hampir ada diseluruh propinsi di republic tercinta. Bahkan di kaltim para sopoir bus menolak pembatasan/penjatahan pembelian solar, karena dengan penjatahan tersebut mereka tidak bisa beroperasi seperti biasa. Sebenarnya ada apa dibalik fenomena antrian ini?
Kenaikan harga minyak dunia
Beberapa waktu sangat gencar pemberitaan mengenai kenaikan harga minyak dunia, dan hal ini merupakan salah satu penyebab dari antrian tadi. Namun pertanyaan berikutnya mengapa
Meski
Selama ini minyak olahan (BBM, Avtur, Solar dll) yang dijual didalam negeri merupakan harga subsidi sehingga harga jauh dibawah harga minyak olahan dunia. Hal ini karena minyak merupakan salah satu komoditas strategi yang jika dibiarkan mengikuti harga dunia akan menyebabkan kekacauan dalam ekonomi dan keamanan. Sehingga untuk menstabilkan keadaan dibuatlah kebijakan subsidi. Subsidi inilah yang kini menjadi beban bagi APBN sehingga pembatasan/penjatahan penggunaan menjadi salah satu alternatif mengatasi pembengkakan anggaran negara.
Sekarang yang menjadi persoalan adalah berapa besar penerimaan yang diperoleh dari ekspor kenaikan harga minyak mentah, dan berapa pengeluaran akibat impor minyak olahan, dan selisihnya itulah subsidi.
Persoalan ini sebenarnya bukan persoalan baru. Sejak orde sebelumnya kenaikan harga minyak sudah menjadi kepastian. Namun pemerintahan yang ada tidak pernah mengambil pelajaran dari hal ini.
Impor minyak olahan merupakan salah satu komponen biaya yang cukup besar yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini karena kita tidak memiliki instalasi pengolahan minyak yang memadai, (kalau tidak mau dikatakan tidak punya sama sekali) selain itu konsesi tambang yang diberikan kepada pihak swasta yang membuat swasta berhak menjual hasil bumi rakyat ini kepada negara manapun yang menguntungkan mereka, juga menambah pelik persoalan.
Solusi
Kekayaan alam yang ada dinegeri ini merupakan milik rakyat, artinya semua digunakan untuk rakyat. Pengelolaannya dipegang oleh negara. Dalam hal ini negara wajib menyediakan harga yang terjangkau, jumlah yang mencukupi dan kemudahan bagi rakyat untuk menikmati hartanya yakni minyak.
Bila persoalaannya negeri ini tidak memiliki instalasi pengolahan minyak, maka wajib diadakan, toh selama ini kita mampu menmbuat pesawat tentunya kita juga mampu mengolah minyak kita sendiri dan mengekspor minyak olahan bukan minyak mentah. Kalau persoalannya adalah konsesi tambang pihak swasta, sebagai penguasa tentu sangat mudah bagi pemerintah untuk mengatur kewajiban mereka memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu baru menjual kepada yang lain.
Tentunya hal ini bukan hal yang sulit bagi pemerintah selama mereka memang memiliki i’tikad baik bagi kemakmuran rakyatnya. Sehingga fenomena macet lagi- macet lagi karena ngantri BBM tidak akan pernah terulang lagi.
Tuesday, November 13, 2007
Strategi Siapa??
cermati hasil dari telusuranku ini
STRATEGIC OBJECTIVE START DATE: 2004
STRATEGIC OBJECTIVE END DATE: 2009
Improve health, education, environment and other conditions for the global population
Department of State-USAID Strategic Goal
Problem Analysis
Indonesia’s education system is failing its youth. Education management is in disarray, funding is inadequate, quality is declining, and millions of children are dropping out each year. As a result, the majority of Indonesian children are being deprived of the skills and knowledge required to participate in a global economy and their own democracy. The poor quality of education is also leaving Indonesian children more susceptible to the appeal of those who advocate extreme solutions to the many problems the country is facing. A better quality education that stresses critical thinking and reasoning skills, tolerance, commitment to democratic processes, and an understanding of global viewpoints is needed to help counter extremism. From the early 1970s until the economic crisis of 1998, Indonesia’s education system grew rapidly under the guidance of a centralized government, achieving almost universal enrollment in primary school. Emphasis was placed on access, school construction, national curriculum, and centralized management. Little emphasis, however, was put on the quality of teaching and learning. In 2001, the decentralization process in Indonesia transferred responsibility for approximately 220,000 primary, junior secondary, and senior secondary schools to local governments. Funding for public education through senior secondary school, and the administration of 1.6 million teachers and education administrators, now resides with local governments unprepared to effectively manage these resources. To date, the Ministry of National Education (MONE) and provincial administration education offices have been unable to develop capabilities that allow local governments to improve education systems. Public funding for education is currently estimated to be between 1% and 2% of GDP, the lowest in the region. The Government of Indonesia (GOI) has recently committed through law to increase this to 20% of national and local budgets but it is uncertain if or when this target will be met. The vast majority of education funding goes to salaries for teachers and administrators, and little to supplies or training. Highly dependent on block grants from central government and lacking effective means to raise
their own sources of revenue, local governments’ education budgets go almost exclusively to salaries.
The poor quality of basic education in Indonesia is apparent. Results of the 1999 International Mathematics and Science Study showed that out of 38 countries, Indonesian students ranked 34th in math and 32nd in science. The majority of schools continue to employ “rote” methods of non-interactive learning. Teachers continue to rely on these antiquated techniques and teach “to the curriculum” rather than ensuring that children learn. For far too many children, this means trying to copy and memorize what
teachers write on a blackboard. The national curriculum has been widely criticized. While an updated curriculum will be introduced in 2004, few teachers are trained to teach it. Less than half of the primary teachers meet the 1989 standard of a two-year postsecondary teaching diploma. Only two-thirds of junior secondary teachers hold the minimum qualification of a three-year post secondary teaching diploma. Approximately half the children who start primary school do not complete junior secondary school. The combination of reduced public funding as a result of the economic crisis, higher costs of schooling, and lower family incomes result in higher dropout rates. According to a World Bank study, in 1998-99 dropout rates in primary schools rose 3.1% and in junior high rose 6.4%. Urban areas and girls, in particular, were impacted. As a result of increasing school drop-out rates, Indonesia is unable to meet the demand for nonformal education services. There is a nonformal education equivalency curriculum for those who have dropped out of school. However the capacity to provide these services is limited as relevant teaching resources and materials are largely unavailable.
The Strategic Objective
Over the next six years, $157 million in U.S. Government assistance will be used to IMPROVE THE QUALITY OF BASIC EDUCATION in Indonesia. A planned total of $133 million will be provided by USAID and $24 million will be programmed by the Embassy’s Public Affairs Section. If additional resources become available, funding for this initiative could increase up to $210 million over six years. Under the planning budget scenario of $157 million (of which $133 million will be programmed by USAID), assistance will directly reach up to 100 local governments, including currently underserved districts, and four million students (10% of the national total). Additional funding will raise the number of localities in which the program can operate and increase national impact. Current budgeting designated for out–of–school youth is limited and unable to fully address the needs of this target population. A proportion of any additional funding will target this group. To meet this Strategic Objective, the achievement of three intermediate results is
necessary:
MORE EFFECTIVE DECENTRALIZED MANAGEMENT AND GOVERNANCE OF SCHOOLS IMPROVED QUALITY OF TEACHING AND LEARNING INCREASED EDUCATION RELEVANCE AND WORKFORCE SKILLS FOR YOUTH
Achieving the Objective
The announcement of the U.S. education initiative was met with a chorus of criticism rooted in suspicions that the U.S. wished to revise Indonesia’s national curriculum so that “children think like Americans,” and would apply pressure on the GOI to severely limit the educational role of Indonesia’s Islamic schools.
The Embassy and USAID have worked closely with Indonesian leaders to emphasize the secular intentions of the initiative and to overcome suspicion of U.S. intent, with the result that the U.S. initiative is now warmly welcomed and seen as timely. The program will select schools without reference to religion, using objective, neutral, secular criteria that neither promotes nor inhibits a religion. USAID will ensure that its assistance is available to all types of schools, whether Islamic, Christian, Buddhist, Hindu, government, or private.
Apa pendapat kalian membaca tulisan ini? Dijamin ini bukan Cuma hayalan saya aja, dan juga bukan Cuma kebaikan hati dari USAID atau mungkin karena bahasa inggris saya yang pas-pasan sehingga salah menangkap maksudnya?
Tapi yang jelas saya tahu satu hal, tulisan ini dibuat pada 28 juli 2004 dalam dokumen setebal 512 halaman dengan judul USAID STRATEGIC PLAN for INDONESIA 2004 – 2008 STRENGTHENING A MODERATE, STABLE AND PRODUCTIVE INDONESIA. Tentu saja saya juga punya keyakinan bahwa tidak mungkin tidak ada udang di balik bakwan kan? Masa sii untuk bikin renstrat begitu aja para pakar kita ga mampu sampe harus menyewa usaid untuk mikir dan bikin solusi dengan versi mereka???
BHP : Mematikan Rakyat!!!
Indonesia : Kolam Uang Paman Gober
| Sumber | Kekayaan | Pengelolaan |
| Kilang LNG Arun Aceh | 17,1 triliun kubik gas Kapasitas produksi : 220 kargo atau 6.5 juta ton/ th | Pertamina : 55% Exxon : 30% Japan Indonesia : 15% |
| Blok Cepu | 78.1 juta barel minyak Produksi : 165 ribu barel/ hari | Exxon : 45% Pertamina : 45% Daerah : 10% |
| Papua | 86.2 juta ons emas 32.2 juta perak Total produksi : 25.8 juta ons emas, 7.5 juta ton tembaga | Free port : 81. 28% IndocopperInvestama:9.4% Pemerintah : 9.4% |
Gak bermaksud membuat puyeng dengan menampilkan data-data yang sangat rumit dan gak karuan pada awal tulisan ini. Hanya ingin membuat kita sadar kalau sebenarnya “kita kaya!”. Kekayaan yang tidak akan habis bukan hanya tujuh turunan tapi empat belas turunan. Dengan kekayaan ini kita gak perlu hidup menderita, pakai pakaian butut, makan ngirit, baca koran bekas untuk dapat informasi seperti yang paman Gober lakukan agar bisa berenang di kolam koin emasnya. Kita bisa hidup sejahtera, pakai pakaian bagus, makan nasi padang setiap hari, tidak perlu baca koran bekas untuk mendapatkan informasi, pastinya hidup kita terjamin dan kita masih bisa berenang di kolam uang bila kekayan yang kita miliki ini diuangkan.
Masalahnya sekarang ini kita dipaksa hidup ngirit dan susah tapi tetep gak bisa berenang di kolam uang kekayaan kita seperti yang paman Gober lakukan. Malah yang lebih parah kita gak tahu kemana jluntrungannya kekayaan kita yang gak bakal habis 14 turunan itu. Bensin yang harusnya murah kita beli mahal, makan yang harusnya bisa setiap hari jadi satu hari sekali karena beras mahal, pakaian yang harusnya murah didapat jadi mahal dibeli, rumah yang harusnya tiap orang bisa punya jadi hanya satu atau dua orang yang punya dan yang paling marak saat ini adalah susahnya mendapatkan fasilitas pendidikan yang murah. Padahal pendidikan adalah basic need manusia yang harusnya pemenuhannya difasilitasi oleh pemerintah. Kenyataannya sekarang pemerintah dengan tega-teganya hendak melepas diri dari tanggung jawab itu lewat RUU BHP (Badan Hukum Pendidikan) yang hendak digodhok di Lembaga Perwakilan Rakyat.
BHP : Kemandirian atau Lepas Tangan????
BHP memang gak sepopuler BHMN, tapi pada dasarnya substansi yang bakal diterapkan gak jauh beda. Karena pada dasarnya BHMN adalah proyek percobaan pra BHP. Beda BHP dengan BHMN terletak pada kucuran dana dan pengelolaan insitusi pendidikan. Dalam status BHMN pada sebuah institusi pendidikan, pemerintah masih bertanggung jawab memberikan dana pendidikan meskipun pemerintah memberikan otonomi tersendiri untuk mengelolanya. Dalam status BHP pemerintah akan melepas tanggung jawab kucuran dana dan pengelolaan institusi pendidikan sepenuhnya kepada pihak pengelola dan masyarakat. Pokoknya substansi yang bakal diterapkan BHP adalah melepaskan tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan.
Latar belakang yang mulia tapi berbuah maut!. Itulah kata yang tepat untuk BHP. Dengan alasan kemandirian dan memicu daya saing institusi pendidikan negeri terhadap swasta itulah yang diiming-imingkan kepada masyarkat. Segar dalam ingatan bagaimana hasil penerapan BHMN kepada 5 PTN favorit (UI, IPB, UGM dan ITB) di Indonesia. Uang pangkal naik, biaya penyelenggaraan kuliah naik, fasilitas perkuliahan tidak berkualitas, penerimaan mahasiswa besar-besaran tanpa memperdulikan kapasitas tampung dan hal-hal mengerikan lainnya. Itu baru BHMN yang masih berada dalam tanggung jawab pemerintah, hal mengerikan apa lagi yang terjadi bila BHP diterapkan??? Pasti akan ada banyak hal mengerikan terjadi, seperti :
1. Komersialisasi Pendidikan
Kalau gak menjual diri maka institusi pendidikan itu tidak akan bisa bertahan ditengah-tengah persaingan keras dalam dunia kapitalis ini. Karena itu jangan heran bila setiap institusi pendidikan berlomba-lomba menaikkan uang pangkal, bersaing mencari proyek-proyek bantuan dari negara luar atau bank dunia (seperti IMF) yang belum tentu bisa dipercaya. Apa namanya kalau bukan komersil???
2. Kebodohan Meningkat
Gimana gak bodoh kalau basic dari pendidikan adalah untuk mencerdaskan rakyat malah membuat rakyat tidak bisa cerdas dengan membuat mahal biaya untuk sekolah. Padahal menurut survei dari UNESCO terdapat 100 juta orang miskin di Indonesia. Secara tidak langsung pendidikan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya yang hanya segelintir orang.
3. Merosotnya Mutu Pendidikan
Ketika admission fee (uang pangkal) terpenuhi tanpa embel-embel yang lain, dapat dipastikan orang-orang yang berada didalamnya hanya bermodal uang tanpa bermodal otak. Karena itu lulusan yang dikeluarkan pun patut dipertanyakan kualitasnya.
Melihat efek buruk penerapan BHP ini terhadap dunia pendidikan di Indonesia, apakah mungkin penerapannya hanya bertujuan untuk mendidik kemandirian institusi pendidikan atau BHP hanya sebuah akal-akalan pemerintah untuk lari dari tanggung jawabnya mengurusi pendidikan rakyat???
Tanda-tanda komersialisasi pendidikan di Indonesia adalah dampak langsung dari adanya kebijakan pasar bebas yang membuat pemerintah bisa melepaskan tanggung jawabnya terhadap rakyat dan membiarkan pihak asing mengobok-oboknya. Privatisasi yang dilakukan pemerintah dengan diawali munculnya 4 PTN BHMN membuat negara kita benar-benar menjadi budak asing. Kerumitan dalam pencarian dana yang dialami oleh 4 PTN BHMN tersebut membuat PTN-PTN itu melarikan permintaannya ke luar negeri atau bank dunia. Banyaknya kucuran dana untuk PTN-PTN tersebut bukannya tanpa imbalan, tapi kucuran dana itu mengikat secara tidak langsung PTN-PTN tersebut.
SDM kita dipaksa dengan smooth untuk bekerja kepada negara asing dengan label proyek penelitian. Diiming-imingi dana yang lumayan cukup banyak membuat SDM kita tergiur. Siang dan malam SDM kita bekerja tapi yang menikmati hasil dari penelitian adalah negara asing. Dengan hasil penelitiantersebut negara-negara asing itu dengan mudahnya akan melakukan eksploitasi SDA Indonesia besar-besaran.
Sekelumit dampak BHMN tidak sebanding dengan akan diterapkannya BHP, yang jelas-jelas pemerintah lepas tangan terhadap pendidikan di negaranya sendiri. Penerapan BHP akan semakin membuka peluang bagi pihak asing mengikat Indonesia untuk diambil SDA nya, dijadikan buruh SDM nya dan parahnya itu semua dilakukan dengan sukarela dan ikhlas oleh kita. Masih kurangkah segala bentuk penderitaan yang diagendakan oleh pihak asing kepada kita sehingga pemerintah dengan sukarela mengizinkan pihak asing masuk ke Indonesia???? Tidak sadarkah kita bahwa kita sedang berada dalam kungkungan sebuah perserikatan besar yang mengancam kelangsungan kehidupan kita????



