Indonesia : Kolam Uang Paman Gober
| Sumber | Kekayaan | Pengelolaan |
| Kilang LNG Arun Aceh | 17,1 triliun kubik gas Kapasitas produksi : 220 kargo atau 6.5 juta ton/ th | Pertamina : 55% Exxon : 30% Japan Indonesia : 15% |
| Blok Cepu | 78.1 juta barel minyak Produksi : 165 ribu barel/ hari | Exxon : 45% Pertamina : 45% Daerah : 10% |
| Papua | 86.2 juta ons emas 32.2 juta perak Total produksi : 25.8 juta ons emas, 7.5 juta ton tembaga | Free port : 81. 28% IndocopperInvestama:9.4% Pemerintah : 9.4% |
Gak bermaksud membuat puyeng dengan menampilkan data-data yang sangat rumit dan gak karuan pada awal tulisan ini. Hanya ingin membuat kita sadar kalau sebenarnya “kita kaya!”. Kekayaan yang tidak akan habis bukan hanya tujuh turunan tapi empat belas turunan. Dengan kekayaan ini kita gak perlu hidup menderita, pakai pakaian butut, makan ngirit, baca koran bekas untuk dapat informasi seperti yang paman Gober lakukan agar bisa berenang di kolam koin emasnya. Kita bisa hidup sejahtera, pakai pakaian bagus, makan nasi padang setiap hari, tidak perlu baca koran bekas untuk mendapatkan informasi, pastinya hidup kita terjamin dan kita masih bisa berenang di kolam uang bila kekayan yang kita miliki ini diuangkan.
Masalahnya sekarang ini kita dipaksa hidup ngirit dan susah tapi tetep gak bisa berenang di kolam uang kekayaan kita seperti yang paman Gober lakukan. Malah yang lebih parah kita gak tahu kemana jluntrungannya kekayaan kita yang gak bakal habis 14 turunan itu. Bensin yang harusnya murah kita beli mahal, makan yang harusnya bisa setiap hari jadi satu hari sekali karena beras mahal, pakaian yang harusnya murah didapat jadi mahal dibeli, rumah yang harusnya tiap orang bisa punya jadi hanya satu atau dua orang yang punya dan yang paling marak saat ini adalah susahnya mendapatkan fasilitas pendidikan yang murah. Padahal pendidikan adalah basic need manusia yang harusnya pemenuhannya difasilitasi oleh pemerintah. Kenyataannya sekarang pemerintah dengan tega-teganya hendak melepas diri dari tanggung jawab itu lewat RUU BHP (Badan Hukum Pendidikan) yang hendak digodhok di Lembaga Perwakilan Rakyat.
BHP : Kemandirian atau Lepas Tangan????
BHP memang gak sepopuler BHMN, tapi pada dasarnya substansi yang bakal diterapkan gak jauh beda. Karena pada dasarnya BHMN adalah proyek percobaan pra BHP. Beda BHP dengan BHMN terletak pada kucuran dana dan pengelolaan insitusi pendidikan. Dalam status BHMN pada sebuah institusi pendidikan, pemerintah masih bertanggung jawab memberikan dana pendidikan meskipun pemerintah memberikan otonomi tersendiri untuk mengelolanya. Dalam status BHP pemerintah akan melepas tanggung jawab kucuran dana dan pengelolaan institusi pendidikan sepenuhnya kepada pihak pengelola dan masyarakat. Pokoknya substansi yang bakal diterapkan BHP adalah melepaskan tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan.
Latar belakang yang mulia tapi berbuah maut!. Itulah kata yang tepat untuk BHP. Dengan alasan kemandirian dan memicu daya saing institusi pendidikan negeri terhadap swasta itulah yang diiming-imingkan kepada masyarkat. Segar dalam ingatan bagaimana hasil penerapan BHMN kepada 5 PTN favorit (UI, IPB, UGM dan ITB) di Indonesia. Uang pangkal naik, biaya penyelenggaraan kuliah naik, fasilitas perkuliahan tidak berkualitas, penerimaan mahasiswa besar-besaran tanpa memperdulikan kapasitas tampung dan hal-hal mengerikan lainnya. Itu baru BHMN yang masih berada dalam tanggung jawab pemerintah, hal mengerikan apa lagi yang terjadi bila BHP diterapkan??? Pasti akan ada banyak hal mengerikan terjadi, seperti :
1. Komersialisasi Pendidikan
Kalau gak menjual diri maka institusi pendidikan itu tidak akan bisa bertahan ditengah-tengah persaingan keras dalam dunia kapitalis ini. Karena itu jangan heran bila setiap institusi pendidikan berlomba-lomba menaikkan uang pangkal, bersaing mencari proyek-proyek bantuan dari negara luar atau bank dunia (seperti IMF) yang belum tentu bisa dipercaya. Apa namanya kalau bukan komersil???
2. Kebodohan Meningkat
Gimana gak bodoh kalau basic dari pendidikan adalah untuk mencerdaskan rakyat malah membuat rakyat tidak bisa cerdas dengan membuat mahal biaya untuk sekolah. Padahal menurut survei dari UNESCO terdapat 100 juta orang miskin di Indonesia. Secara tidak langsung pendidikan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya yang hanya segelintir orang.
3. Merosotnya Mutu Pendidikan
Ketika admission fee (uang pangkal) terpenuhi tanpa embel-embel yang lain, dapat dipastikan orang-orang yang berada didalamnya hanya bermodal uang tanpa bermodal otak. Karena itu lulusan yang dikeluarkan pun patut dipertanyakan kualitasnya.
Melihat efek buruk penerapan BHP ini terhadap dunia pendidikan di Indonesia, apakah mungkin penerapannya hanya bertujuan untuk mendidik kemandirian institusi pendidikan atau BHP hanya sebuah akal-akalan pemerintah untuk lari dari tanggung jawabnya mengurusi pendidikan rakyat???
Tanda-tanda komersialisasi pendidikan di Indonesia adalah dampak langsung dari adanya kebijakan pasar bebas yang membuat pemerintah bisa melepaskan tanggung jawabnya terhadap rakyat dan membiarkan pihak asing mengobok-oboknya. Privatisasi yang dilakukan pemerintah dengan diawali munculnya 4 PTN BHMN membuat negara kita benar-benar menjadi budak asing. Kerumitan dalam pencarian dana yang dialami oleh 4 PTN BHMN tersebut membuat PTN-PTN itu melarikan permintaannya ke luar negeri atau bank dunia. Banyaknya kucuran dana untuk PTN-PTN tersebut bukannya tanpa imbalan, tapi kucuran dana itu mengikat secara tidak langsung PTN-PTN tersebut.
SDM kita dipaksa dengan smooth untuk bekerja kepada negara asing dengan label proyek penelitian. Diiming-imingi dana yang lumayan cukup banyak membuat SDM kita tergiur. Siang dan malam SDM kita bekerja tapi yang menikmati hasil dari penelitian adalah negara asing. Dengan hasil penelitiantersebut negara-negara asing itu dengan mudahnya akan melakukan eksploitasi SDA Indonesia besar-besaran.
Sekelumit dampak BHMN tidak sebanding dengan akan diterapkannya BHP, yang jelas-jelas pemerintah lepas tangan terhadap pendidikan di negaranya sendiri. Penerapan BHP akan semakin membuka peluang bagi pihak asing mengikat Indonesia untuk diambil SDA nya, dijadikan buruh SDM nya dan parahnya itu semua dilakukan dengan sukarela dan ikhlas oleh kita. Masih kurangkah segala bentuk penderitaan yang diagendakan oleh pihak asing kepada kita sehingga pemerintah dengan sukarela mengizinkan pihak asing masuk ke Indonesia???? Tidak sadarkah kita bahwa kita sedang berada dalam kungkungan sebuah perserikatan besar yang mengancam kelangsungan kehidupan kita????
No comments:
Post a Comment